MUH. NUR ARIF
PAREPARE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare Kebijakan Pendidikan tingkat SMK_SMA menjadi atensi Komisi 2 DPRD, Memanggil Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Sulsel dan sejumlah Kepala UPT SMK-SMA se Kota Parepare.
Dewan menilai kebijakan SMK-SMA yang menjadi kewenangan Pemprov perlu ada kolaborasi dengan DPRD Parepare , wilayah sekolah dan peserta didiknya juga adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Parepare .
"Kita mau ada sinergitas antara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sulsel, yang punya kewenangan di SMK-SMA. Kewenangannya memang ada di Provinsi. Kita merasa karena ada tidak sinergi, Ini kita mau sambungkan , karena anak-anak yang sekolah putra/putri Parepare , "kata Kaharuddin Kadir (Ketua Komisi 2)
Ketua Komisi 2 Kaharuddin Kadir menyebut DPRD Parepare lebih tahu kondisi di Kota Bj.Habibie itu Termasuk juga permasalahanya , ucap dia pasti mengadu di DPRD Parepare , makanya perlu ada sharing dan informasi kebijakan Pendidikan SMK-SMA di Parepare.
PPDB ada tiga jalur yakni, zonasi, non zonasi dan afirmasi.Jalur afirmasi Jalur afirmasi terdiri dari siswa yang orangtuanya pindah tugas dan 15 persen untuk yang kurang mampu. Ada pula juga jalur ptestasi akademik dan non akademik.
Kaharuddin Kadir, juga menyinggung soal sekolah swasta yang minim peminat. Fenomena itu"kata Kaharuddin Kadir harus menjadi perhatian Disdik Sulsel.
"Ucap Ketua Komisi 2 , ada juga keluhan sekolah swasta.Jangan sampai rombongan belajar terlalu banyak di buka disekolah negeri, sementara swasta tidak punya lagi jata, ini perlu juga di perhatikan supaya menghidupkan sekolah swasta, " tandanya.
Sementara itu Kepala KDC Disdik Sulsel, Burhanuddin Iskandar mengatakan PPDB dijalankan sesuai sistem Pada sistem itu , tiga jalur PPDB dapat terknotrol dengan baik. (Nur Arif) Parepare Sulsel
Subhan Riyadi 
Updates 
Hariyono 
Ponirin Mika 
BUMNAG.CO.ID